You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dishub - BPTJ Bakal Gelar FGD Perluasan Jalur Larangan Motor
.
photo doc - Beritajakarta.id

Dishub - BPTJ Bakal Gelar FGD Perluasan Jalur Larangan Sepeda Motor

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait perluasan jalur larangan bagi kendaraan roda dua. 

Kita berharap bisa mendapat hasil kajian yang komprehensif sebagai bahan merumuskan aturan. 

Kepala Dishub DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, FGD akan melibatkan seluruh stakeholder terkait, seperti Dewan Transportasi Kota Jakarta, Kepolisian, akademisi, komunitas dan pengamat transportasi. Kegiatan ini akan digelar Selasa (8/8) pekan depan di kantor BPTJ, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan.

Open Traffic Simpang Susun Semanggi Dilakukan Besok

"Ada tiga agenda yang dibahas. Pertama soal perluasan pelarangan kendaraan roda dua. Kedua perluasan ganjil genap ke Rasuna Said dan ketiga mengatasi kemacetan MT Haryono," katanya, Kamis (8/8).

Dijelaskan Andri, ada wacana perluasan pelarangan jalur dilalui kendaraan roda dua. Sebelumnya di sepanjang Jalan Merdeka Barat hingga Thamrin, akan diteruskan hingga ke Bundaran Senayan di Jalan Sudirman.

"Kita berharap bisa mendapat hasil kajian yang komprehensif sebagai bahan merumuskan aturan. Makanya kita mengundang semua pihak terkait," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1454 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1379 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1288 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1262 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1130 personFolmer